Foto: Biaya SPPD Ketua DPRD "ZS" Menjadi Yang Tertinggi Dikalangan DPRD Deli Serdang .
Deli Serdang | iNewsUpdate.id — Rekapan anggaran perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2024 mencatat angka yang sangat fantastis. Berdasarkan data yang beredar, total dana yang dihabiskan untuk perjalanan dinas mencapai Rp10.254.058.787 (Rp10,2 miliar lebih). (31/8)
Ironisnya, angka ini muncul di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Dari total anggaran tersebut, Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri (ZS) tercatat sebagai pejabat legislatif dengan biaya perjalanan dinas tertinggi, yakni sebesar Rp1.125.425.489 (Rp1,1 miliar lebih).
Sementara itu, gelombang aksi penolakan terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat terus meluas. Di Jakarta, unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil yang mendesak agar DPR segera dibubarkan kian memanas. Bahkan, beberapa rumah pejabat publik seperti milik Syanroni, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Sri Mulyani dilaporkan dijarah massa yang tersulut amarah.
Tragedi juga terjadi dalam aksi tersebut. Seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas usai tertabrak kendaraan taktis Brimob ketika mengikuti demonstrasi. Peristiwa ini semakin memperkeruh suasana politik nasional yang sudah penuh dengan ketegangan.
Saat dikonfirmasi terkait besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut, Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri (30/8/2025) hingga kini belum memberikan jawaban ataupun klarifikasi resmi.
Besarnya angka perjalanan dinas yang mencapai miliaran rupiah ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran. Aktivis antikorupsi di Sumatera Utara mendesak agar Inspektorat, BPK, hingga aparat penegak hukum segera melakukan audit transparan terhadap realisasi anggaran perjalanan dinas DPRD Deli Serdang.
“Dalam situasi rakyat susah, penggunaan uang negara hingga miliaran rupiah untuk perjalanan dinas harus dipertanyakan. Publik berhak tahu apakah perjalanan itu benar-benar dilakukan dan apa manfaatnya,” ujar Arif Hidayat, salah seorang pegiat antikorupsi di Medan, Minggu (31/8/2025).
(Red)
